Media Aktivis Indonesia.Com | Pandeglang Banten — Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Pribumi Pandeglang (PPP) menggelar aksi demonstrasi Jilid III di depan kantor SETDA Pandeglang, DPR Pandeglang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang Pada Hari Kamis Pagi (08 May 2025).
Sebagai bentuk keprihatinan, Pergerakan Pribumi Pandeglang menyoroti tentang dugaan adanya Maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang serta Inventalisir anggaran kegiatan dana Desa oleh DPMPD Kabupaten Pandeglang.
Hasil investigasi PPP di lapangan kaitan dengan 6 sub Kegiatan ( Restoratif Justice, KIM, Publikasi, Honorarium Musrem, Buku Administrasi dan Perubahan Iklim) yang di duga di inventalisir oleh DPMPD Pandeglang.
TB Ahmad Zaelani selaku korlap I menyampaikan, adanya penyalahgunaan wewenang dan Inventalisir Dana Desa yang di lakukan oleh DPMPD Pandeglang ini melanggar aturan dan tidak dibenarkan secara hukum.
"Bupati Pandeglang harus mengambil tindakan tegas dan mengevaluasi Kepala Dinas DPMPD Pandeglang kaitan dengan Inventalisir Anggaran kegiatan karena ini melanggar aturan Kemendes PDT No. 02 2024." Tegasnya
Tb juga menambahkan, "Jika hal ini di diamkan kami duga ada main mata dengan DPMPD Pandeglang, maka kami mendorong Mentri Desa untuk turun tangan dan mengaudit desa di kabupaten Pandeglang". Ujar Tb.
Di sisi lain koordinator lapangan II , Aef Saepurosad, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kegelisahan masyarakat terhadap lemahnya pengawasan serta penyalahgunaan wewenang DPMPD Pandeglang.
“DPRD Pandeglang jangan diam lakukan tugas dan Fungsinya sebagai Pengawas. DPMPD Pandeglang jangan beralih Fungsi menjadi pedagang buku dan baju, kegiatan desa serahkan ke desa sesuai porsinya lah,” tegasnya di tengah orasi.
Aksi ini berlangsung damai dan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian setempat.
PPP menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir jika pemerintah daerah tidak segera menindak lanjuti hal tersebut maka Mereka berkomitmen untuk terus mengawal isu ini sampai ke tingkat nasional.
DPRD Pandeglang ketua Komisi I Samsudin menyampaikan di tengah masa aksi demonstrasi.
"Kita akan agendakan untuk melakukan hiring dan memanggil stekholder terkait terutama DPMPD Pandeglang". Ujarnya.
Reporter : Redaksi
