Media Aktivis Indonesia.Com | Tegal Jawa Tengah – Proyek nasional rehabilitasi Bendungan Danawarih di Kabupaten Tegal yang menelan anggaran lebih dari Rp. 65 Miliar Rupiah dari Dana Anggaran APBN kini menjadi sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan insan pers menuntut keterbukaan informasi dan transparansi dalam pelaksanaan proyek yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali - Comal.
Heri Tato, perwakilan salah satu LSM di Jawa Tengah, menegaskan bahwa proyek sebesar ini harus diawasi secara terbuka.
“Proyek sebesar ini wajib diawasi publik. Kami akan mengambil langkah kontrol sosial melalui audiensi resmi dengan BBWS,” ujarnya.
Heri juga menyoroti sistem pengadaan proyek yang dinilai tidak transparan.
“Proyek senilai Rp65 miliar semestinya menggunakan sistem e-katalog agar prosesnya lebih terbuka dan akuntabel,” tegasnya.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Kabupaten Tegal, Irwan Jaelani. Ia menyoroti ketiadaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proyek tersebut.
“Kalau proyek pemerintah berdampak pada lingkungan, wajib ada AMDAL. Jika tidak diantisipasi sejak awal, itu kelalaian,” katanya.
Irwan menegaskan, apabila pihak BBWS tidak merespons tuntutan transparansi dan kelengkapan AMDAL, masyarakat siap menggelar aksi unjuk rasa.
“Kalau tidak ada jawaban dari BBWS, kami siap turun aksi. Ini demi menjaga hak masyarakat dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, digelar pertemuan konsolidasi antar LSM dan media Pada Hari Rabu (30/07/2025), sore di Warung Bebakaran, Pangkah. Acara ini dihadiri lebih dari 40 peserta, termasuk awak media jurnalistik wartawan dari Media Aktivis Indonesia, Cyber News Indonesia, Bintang News, Faktanews24, Potret Pantura, News Metro, serta LSM seperti KPMP dan Buser Indonesia.
Apollo, salah satu jurnalis yang hadir, turut menyoroti aspek teknis proyek di lapangan.
“Kualitas pondasi dan konstruksi harus ditelusuri lebih lanjut. Apakah sesuai spesifikasi teknis atau tidak, itu penting untuk diketahui publik,” ungkapnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju keterbukaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, dan kejelasan teknis atas proyek strategis nasional yang berdampak langsung pada rakyat masyarakat Tegal dan sekitarnya.
Reporter : Redaksi